99judiqq
99judiqq - Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani "polis" yang berarti kota yang bersatus negara.
Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.
Senada dengan pengertian politik, Aristoteles melihat politik sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang asal-usul dan tujuan terbentuknya suatu negara.
Tujuan terbentuknya suatu negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik (good life).
Artinya, politik membawa masyarakat dalam suatu negara untuk mendapatkan kehidupan yang baik.
Pertanyaan selanjutnya, apakah politik di negeri ini sudah mencapai tujuan good life? Saya kira kita semua sepakat untuk bersama-sama dengan lantang menjawab: TIDAK.
Karena realitanya, politik di negeri ini penuh dengan trik dan intrik.
Politik di negeri ini penuh dengan tipu muslihat dan kebohongan.
Banyak kebohongan yang secara sengaja diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Misalnya membohongi masyarakat ketika diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Apalagi teknologi sekarang semakin canggih, dimana kebohongan-kebohongan itu dapat dilakukan melalui media-media sosial.
Dan semua orang yang terlibat dalam politik dapat melakukan kebohongan secara bebas dan liar
Kebohongan tersebut menjadi nyata manakala pejabat yang terpilih tidak lagi peduli pada masyarakat yang telah memilihnya.
Mereka apatis dengan masyarakat setelah menempati jabatan tertentu. Sehingga tidak salah jika ada yang bilang bahwa politik itu milik kaum elit.
Politik seringkali menguntungan kaum elit atau pebajat.
Sedang masyarakat semacam diperalat dan dimanfaatkan ketika diadakan pemilihan umum.
Hal ini membuat masyarakat benci politik.
Kenapa masyarakat benci politik? Setidaknya ada 4 faktor penyebabnya antara lain:
- Pertama, politik butuh banyak duit.
Politik tidak gratis tapi butuh banyak duit.
Mereka yang terjun dalam dunia politik harus memiliki duit yang banyak.
Dalam hal ini, politik merujuk pada mereka yang berkeinginan kuat untuk berjuang dari bawah demi mendapatkan jabatan tertentu dalam pemerintahan.
Misalnya menjadi Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, dan jabatan strategis lainnya.
Dalam proses pencapaian jabatan tersebut, mereka membutuhkan duit dalam jumlah yang tidak sedikit.
Duit tersebut digunakan untuk membeli partai, membiayai kampanye, membeli suara, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Duit yang dibutuhkan bukan hanya puluhan juta, melain ratusan bahkan milyaran rupiah.
Apalagi mereka yang terlalu ambisius.
Jika duit tak cukup, aset-aset: tanah, rumah, mobil dan apapun itu dapat dijual.
Sehingga banyak politisi yang stres karena gagal dalam proses pemilihan. Kasihan, bukan main.
- Kedua, politik menimbulkan konflik horizontal.
Di Indonesia, politik identitas masih sangat kental.
Politik identitas maksudnya adalah politik yang sangat dipengaruhi oleh suku, golongan, ras dan agama.
Hal ini seringkali menimbulkan konflik horizontal antara sesama.
Masyarakat yang berbeda pilihan saling berdebat bahkan saling hujat menghujat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
Perdebatan ini akhirnya membuat masyarakat terpecah ke dalam kubu-kubu.
Contoh paling nyata dari politik identitas ini adalah mantan Gubernur DKI yang sekarang jadi Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnamai alias Ahok.
Kita tahu bahwa Ahok kalah dalam pemilihan Gubernur pada 15 Februari 2017 lalu karena dianggap melakukan penodaan agama, yang dimana akhirnya Ahok dijebloskan ke dalam penjara lantaran merendahkan surat Al-Maidah 51.
Masasalah ini menimbulkan konflik pada masyarakat DKI.
Seolah-olah masyarakat terpecah ke dalam dua agama besar.
Sebagian besar umat beragama Muslim mendukung pasangan Anies-Sandi.
Sementara umat beragama Kristen mendukung pasangan Ahok-Djarot.
Kala itu, pasangan Anies-Sandi keluar sebagai pemenang karena di DKI mayoritas masyarakatnya beragama Muslim.
Sedang pasangan Ahok-Djarot harus menerima kekalahan dalam kontestasi tersebut.
- Ketiga, banyak pejabat politik yang korupsi.
Korupsi di negeri ini terjadi sejak jaman pemerintahan Soekarno hingga jaman Jokowi.
Umumnya yang melakukan tindakan korupsi adalah pejabat yang setiap bulan mendapat gaji puluhan bahkan ratusan jutaan rupiah.
Masalah korupsi terbaru yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat adalah terkait Bupati Kutai Timur, Ismunandar bersama istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur.
Keduanya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena diduga melakukan tindakan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.
- Keempat, kebijakan politik tidak perpihak.
Banyak kebijakan yang diambil tidak berpihak pada masyarakat.
Kebijakan politik seringkali hanya menguntungkan partai tertentu, bukan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang lagi ramai dibahas dan diperdebatkan beberapa hari ini.
Kebijakan penghapusan Undang-Undang ini dianggap tidak menguntukan masyarakat.
Padahal setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat politik sebisa mungkin membahagiakan masyarakat.
Sehingga kehidupan yang baik (good life) sebagai tujuan utama politik benar-benar tercapai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar