Ibu Bumi Sedang Memanas, Siapa yang Salah?

Pemanasan Global ; Pengertian, Dampak Serta Cara Mengatasinya
99judiqq

99judiqq - Dewasa ini Temperatur suhu udara di bumi kita sedang memanas, itu lah yang sedang kita rasakan sekarang.

Berdasarkan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Geographic.grid.id rata rata suhu udara di bumi mengalami peningkatan lebih dari 1 derajat Fahrenheit ( 0,8 derajat Celsius).

Pemanasan global pada beberapa dekade terahkir ini menjadi suatu isu yang sangat penting.
Aktivitas manusia membuat peningkatan karbon dioksida yang berdampak pada menaikkanya suhu udara yang berdampak pada munculnya cuaca ekstrem.
Jika kita melihat pada kondisi di Indonesia  Sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak dari munculnya cuaca ekstrem.

Sektor pertanian sangat bergantung pada kondisi iklim.
Sebagian besar sektor pertanian di Indonesai mengandalkan sistem tadah hujan kondisi ini diperburuk dengan adanya cuaca ekstrem sehingga berdampak pada gagal panen.


Salah satu penyebab terjadinya cuaca ekstrem adalah meningkatnya efek rumah kaca yang menggambarkan bagaimana atmosfer bumi menahan energi matahari.

Energi matahari tersebut akan diserap kembali oleh gas rumah kaca dan akan dipancarkan kembali ke segala arah.
Kondisi ini lah yang mengakibatkan pemanasan global sehingga suhu di permukaan bumi mengalami peningkatan

Jika kita berbicara mengenai lingkungan, justru kontribusi  terbesar dari kerusan lingkungan adalah ulah dari polah gaya hidup manusia itu sendiri.
Ketika hutan yang seharusnya berguna sebagai paru paru untuk menyerap karbon dioksida justru ditebang dan dibiarkan secar brutal.

Fungsi utama dari hutan yaitu mengatasi perubahan iklim dari pada hanya sekedar untuk menyerap gas rumah kaca yang ada di atmosfer.
Hutan memiliki peran yang penting dalam memantulkan sinar matahari kembali keluar dari atmosfer serta mendorong transformasi air menjadi uap dan meningkatkan kelembapan di atmosfer yang akan mendinginkan udara.

Aktivitas manusia seperti pertambahan jumlah penduduk, pembangunan, pertumbuhan industri menyebabkan luas lahan hutan semakin berkurang. 
Paru paru terbesar di Indonesai berada di Kalimantan.
Namun sayangnya hutan yang menjadi paru paru tersebut ber alih fungsi menjadi perkebunan.
Jika dikalkulasikan luas hutan yang sudah ditebang secara liar dan dibakar mencapai 11 Juta Hektar.

Hutan tersebut ber alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Hasil sari olahan perkebunan kelapa sawit banyak kita jumpai pada kehidupan kita sehari hari.
Secara garis besar produk olahan dari kelapa sawit terserbut terbagi menjadi 3 macam yatiu :

Produk makanan , Produk Bahan Kimia seperti sampo, sabun dll dan Campuran bahan bakar biofuel atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan Biodieseil.

Namun tau kah anda bahwa ternyata disisi lain komoditas perkebunan kelapa sawit menyimpan banyak sekali permasalahan.
Permasalahan yang muncul sejak tahun 2015 yaitu bencana asap yang melanda Kalimantan dan Sumatera yang berakibat pada kualitas kadar polusi udara di kota palangkaraya mencapai 1300  persen dari ambang batas kualitas udara yang sehat.

Kondisi yang menyebabkan kebakaran hutan adalah pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.
Dimana sebesar 80% dari aktivitas itu adalah ilegal jika dikalkulasikan maka luas lahan yang telah dibuka sebagai perkebunan kelapa sawit sebsar 4X luas pulau Bali.

Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut ?

Sejauh ini kebijakan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penangan permasalahan lingkungan tergolong lambat dan kurang efisien.

Padalah jika kita lihat permasalahan lingkungan tersebut memberikan  banyak sekali dampak diantaranya seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air, meningkatnya polusi udara akibat dari adanya asap kendaraan bermotor dan asap pabrik hasil dari pembuangan limbah industri hingga pada alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan.

Pemerintah seakan – akan menutup mata dan tidak terlalu peduli terhadap dampak yang ditimbulkan.
Ketika semua sudah kekayaan alam menjadi barang komersil maka segala cara pun akan dilakukan.

Persoalan lingkungan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap secara remeh.
Pemerintahan dan politis perlu membangun konstruksi berpikir yang evolusioner dari pada hanya mementingkan profit semata.
Permasalahan kualitas udara merupakan perkara yang sangat krusial.

Pasalnya dalam kehidupan manusia kualitas udara akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia.
Udara yang buruk bisa menggangu produktivitas dan kesehatan manusia hingga menggangu ekosistem yang lain.

Contohnya saja tingkat kualitas udara di Kota Jakarta. 
Data World Air Quality pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh IQAirVisual terhadap kualitas udara di Ibukota Jakarta secara keseluruhan mengandung polutan PM 2,5 dengan kepadatan 63,1 mikrogram per meter kubik.
Kondisi inilah yang menjadi parameter bahwa Jakarta menduduki peringkat ke 4 kualitas udara terburuk di Dunia.

Sebagai Ibukota Negara, Jakarta merupakan pusat kegiatan pemerintahan serta beroperasinya berbagai instansi milik swasta maupun milik negara. Padahal permasalahan buruknya kualitas udara di Jakarta bukanlah sebagai permasalahan yang baru.

Kemacetan yang hampir setiap hari terjadi menimbulkan asap – asap kendaraan mengepul, ditambah lagi dengan  polusi udar hasil dari proses pruduksi pabrik dan diperparah lagi dengan banyaknya gedung gedung menjulang tinggi yang mengunakan kaca sehingga menimbulkan gas rumah kaca. 

Entah apa lagi yang ditunggu oleh para pembuat kebijakan untuk membenahi permasalahan tersebut.

Tampaknya permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi agenda yang penting bagi masyarakat Indonesia.

Andai saja, pada kontestasi politik yang lalu, para calon wakil rakyat berlomba – lomba menysun kebijakan soal lingkungan hidup, bukan beromba lomba menjatuhkan sentimen SARA.
Mungkin penuntasan masalah polusi udara bisa lebih cepat direalisasikan.

Upaya untuk menjaga lingkungan hidup  bukan semata – mata menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk menjaganya maupun meperbaikinya.

Namun pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memiliki tanggung jawab yang lebih untuk memfasilitasi akses terhadap permasalahan lingkungan.

Agar permaslahan lingkungan tersebut dapat lebih cepat teratasi.
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Postingan Populer

Label

Arsip Blog

Postingan Terbaru